http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13202 2026-04-07T11:48:13Z http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/12406 PENERAPAN CONTRA LEGEM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA Pamungkas, Lutvyana Rosi Penerapan contra legem dalam penjatuhan putusan pidana memang kerap kali menimbulkan beragam respon pro dan kontra, sifatnya yang menyelisih dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau peraturan tertulis membuat hakim harus meminimalisir pemakaiannya, karena hakim dituntut untuk mampu menjabarkan setiap unsur unsur dan alasan spesifik dalam melakukan penyimpangan tersebut, guna mewujudkan nilai kemanfaatan, kebahagiaan dan keadilan dimasyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua hakim mampu mewujudkan nilai nilai tersebut, salah satunya dalam hal memaknai dan menjabarkan unsur unsur serta dasar penerapan contra legem itu sendiri. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni, Pertama, bagaimana unsur unsur penerapan contra legem dalam penjatuhan putusan pidana; Kedua, bagaimana analisa penerapan contra legem dalam penjatuhan putusan pidana, Peninjauan kembali kasus pidana korupsi no putusan 270 /PK/ Pid.sus/ 2020 Atas Nama Sri Wahyumi Maria Manalip. Penelitian ini, menganalisis kedua identifikasi masalah menggunakan metode hukum normatif atau studi kepustakaan dan metode pendekatan perkara (case approach). Ikhtisar penelitian ini mengunjukan dua hal, Pertama, terdapat tiga unsur penerapan contra legem dalam penjatuhan putusan pidana (i) adanya hermeneutika atau penafsiran hukum oleh hakim; (ii) adanya faktor faktor yang mempengaruhi putusan hakim; (iii) adanya rekonstruksi pertimbangan hukum oleh hakim. Kedua, Analisa penerapan contra legem dalam penjatuhan putusan pidana menunjukan bahwa putusan Peninjauan kembali kasus pidana korupsi no putusan 270 /PK/ Pid.sus/ 2020, terbukti memenuhi segala unsur penerapan contra legem, namun penjabaran terhadap dasar penerapan serta tujuan contra legem masih belum diterapkan secara sempurna. 2023-01-01T00:00:00Z http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/12405 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN PADA MALAM HARI (PUTUSAN NOMOR 322/Pid. Sus/2020/PN Tlg.Pid.I.A.3 ) Bulan, Dewi Nawang Pekerja anak merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang melanggar hakhak anak dan merugikan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka. Salah satu contoh kasus terpidana atas nama Badar Hanafi Bin Sarni yang memperkerjakan anak dibawah umur disalah satu tempat usahanya yaitu karaoke camp 19 atas nama anak Sasa, Fina dan Alfi, yang terjadi di Desa Ringinpintu kecamatan kedungwaru kabupaten Tulungagung Merupakan salah satu bukti nyata adanya praktik dari oknum yang memperkerjakan anak dibawah umur dan telah di vonis selama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Tulungagung Dengan nomor perkara (PUTUSAN NOMOR 322/Pid. Sus/2020/PN Tlg.Pid.I.A.3 ) telah menjadi konflik dan pelanggaran hukum . Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di malam hari, dan menganalisa bentuk pengawasan pemerintah terhadap pekerja anak di malam hari . Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan normatif, yaitu menjadikan undang-undang sebagai dasar hukum dalam menganalisis kasus yang diangkat dalam skripsi ini . Dalam penelitian ini pertimbangan hakim sudah sangat sesuai dalam menjatuhi hukuman terhadap xi terpidana mempekerjakan anak dibawah umur dengan pertimbangan dasar hukum pasal 185 jo pasal 68 dan pasal 69 undang – undang Ri nomor 13 tahun 2003 . Penelitian ini membuktikan adanya penanganan hukum yang secara cermat sehingga tercipta perlindungan hukum .Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan pada pekerja anak di malam hari yaitu dengan meratifikasi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. yang penerapannya sudah mampu melindungi anak – anak dari pekerjaan buruk dan yang dapat merusak mental dan psikis anak. 2023-01-01T00:00:00Z http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/12404 AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIDASARKAN PADA PENAWARAN HARGA TANPA PERSETUJUAN OTORITAS PADA PERUSAHAAN SWASTA Mulyani, Syifa Nur Penyediaan barang dan atau jasa oleh Perusahaan dalam praktiknya sering dijalankan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena kelalaian manusia dan kedua, karena kendala pada mesin. Peristiwa tersebut dapat berakibat pada keabsahan dan tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelaksanaan penyediaan barang dan atau jasa yang didasarkan pada penawaran harga tanpa persetujuan otoritas. Salah satu contoh peristiwa tersebut seperti yang terjadi di PT.D. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat dan tanggung jawab hukum terhadap penyediaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, serta penyediaan barang dan atau jasa tersebut dilakukan tanpa meminta persetujuan kepada otoritas terlebih dahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan normatif, yaitu menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam membuat analisis dan hasil penelitian yang didapatkan adalah perjanjian penyediaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan tanpa mengikuti prosedur Perusahaan dan tanpa persetujuan otoritas mejadi tidak sah. Akibatnya, perjanjian dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dalam hal kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Dan pemberian tanggung jawab oleh Perusahaan dapat beralih menjadi tanggung jawab individu apabila Perusahaan dapat membuktikan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dicegah oleh Perusahaan, pemberian tanggung jawab tersebut dapat berupa pergantian biaya, kerugian, dan bunga kepada PT.A. 2023-01-01T00:00:00Z http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/12403 LAW ENFORCEMENT AGAINST UNSCRUPULOUS POLICE USE VIOLENCE AGAINST PROTESTERS DURING DEMONSTRATION Pramesti, Danella Dewiyah The fulfillment of demonstrators rights has not been properly fulfilled in Indonesia, this is evident from the case of unscrupulous police use violence against Dede Luthfi Alfiandi in front of the DPR building on September 30 2019. This research aims to examine and answer problems regarding law enforcement against unscrupulous police use violence against demonstrators and providing law protection to victims of police violence. This study use qualitative normative juridical method based on laws and regulations and others, which relate to law enforcement against unscrupulous police use violence against demonstrators during demonstrations and law protection for victims of violence by unscrupulous police The results of the study show that factually, unscrupulous police can still be found use violence against Dede Luthfi Alfiandi which is that unscrupulous police to receive administrative sanctions and transfer of duties (demotions), law protection show to victims of violence, namely obtaining compensation in the form of restitution rights with material losses or non-material, moreover if there is coercion which results in serious injury to the victim, shall be punished with a crime maximum of 7 years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (Five billion rupiah) 2023-01-01T00:00:00Z