<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13461">
<title>2025</title>
<link>http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13461</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13483"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13482"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13481"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13480"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-20T15:43:40Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13483">
<title>ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN INDONESIA</title>
<link>http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13483</link>
<description>ANALISIS KOMPARATIF REGULASI KEBEBASAN PERS DAN INFORMASI ANTARA AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN INDONESIA
Namira, Hira
Kebebasan pers adalah indikator utama kualitas demokrasi dan penting untuk keterbukaan serta&#13;
akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini membandingkan kebijakan kebebasan pers di Amerika&#13;
Serikat, Cina, dan Indonesia, serta dampaknya terhadap demokrasi dan reformasi regulasi di&#13;
Indonesia. Amerika Serikat melindungi kebebasan pers melalui Amandemen Pertama,&#13;
sementara Cina menerapkan kontrol ketat lewat Undang-Undang Keamanan Nasional.&#13;
Indonesia memiliki jaminan hukum lewat UU No. 40/1999, namun masih menghadapi&#13;
tantangan seperti tekanan politik dan kekerasan terhadap jurnalis. Studi ini menggunakan&#13;
metode literatur dan analisis hukum perbandingan. Hasilnya, perbedaan sistem politik dan&#13;
hukum sangat memengaruhi tingkat kebebasan pers di ketiga negara. Penelitian&#13;
merekomendasikan penguatan perlindungan hukum, reformasi regulasi, dan peran masyarakat&#13;
sipil untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas di Indonesia.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13482">
<title>ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN NORMA HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH KEPALA MADRASAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 341/Pid.Sus/2023/PN Ckr)</title>
<link>http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13482</link>
<description>ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN NORMA HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH KEPALA MADRASAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 341/Pid.Sus/2023/PN Ckr)
Tarigan, Marshela Agita Br.
Penelitian ini mengkaji penerapan norma hukum dan perlindungan anak dalam kasus pelecehan&#13;
seksual oleh Kepala MTs Attaqwa 04 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No.&#13;
341/Pid.Sus/2023/PN Ckr. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum terhadap&#13;
pelaku dan perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan&#13;
pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian peraturan, putusan, dan literatur hukum. Hasil&#13;
penelitian menunjukkan, pelaku dijatuhi pidana 15 tahun penjara dan denda dengan menekankan&#13;
kepentingan anak, namun hak-hak korban pasca putusan belum sepenuhnya terpenuhi.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13481">
<title>PERAN REGULASI ESG DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR SEBAGAI UPAYA HUKUM UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DI  INDONESIA</title>
<link>http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13481</link>
<description>PERAN REGULASI ESG DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR SEBAGAI UPAYA HUKUM UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DI  INDONESIA
Rizqita, Naila Dinda
Meningkatnya isu mengenai lingkungan, sosial, dan tata Kelola dalam bidang&#13;
industri menjadi fokus utama perhatian dunia. Berbagai industri khususnya industri&#13;
manufaktur memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. Hal ini&#13;
kemudian menjadikan industri manufaktur sebagai penyumbang emisi karbon yang&#13;
tinggi akibat dari proses produksi manufakturing yang dilakukannya.Metode&#13;
&#13;
penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode Normatif-&#13;
Yuridis dengan pendekatan Undang-undang (Statute Approach) serta pendekatan&#13;
&#13;
konseptual (Conceptual Approach). hasil penelitian menemukan bahwa peraturan-&#13;
peraturan yang berlaku kepada industri manufaktur terkait ESG adalah UUPT, UU&#13;
&#13;
Perindustrian, UU Penanaman Modal, serta POJK No. 51 tahun 2017. sementara&#13;
itu Peraturan ESG yang berlaku kepada Industri Manufaktur memiliki peran&#13;
penting Terhadap Pencegahan Perubahan Iklim.penerapan konsep ESG dalam&#13;
industri manufaktur di indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat&#13;
Regulasi-regulasi ESG internasional seperti UNFCCC, Protokol Kyoto serta Paris&#13;
Agreement membentuk kerangka global dalam pencegahan perubahan iklim.&#13;
Sementara itu, regulasi-regulasi nasional seperti UUPT, UU Perindustrian, UU&#13;
Penanaman Modal, serta POJK No. 51 tahun 2017 betepran sebagai instrumen&#13;
pelengkap yang bersifat lebih operasional.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13480">
<title>KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIKARANG TIMUR TAHUN 2024</title>
<link>http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/13480</link>
<description>KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIKARANG TIMUR TAHUN 2024
Aditya, Raihan Rafly
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polsek Cikarang Timur. Tahun 2024 tercatat 111 kasus penyalahgunaan narkotika dengan mayoritas pelaku berasal dari kelompok usia remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Polsek Cikarang Timur dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menilai faktor pendukung dan penghambat, serta mengkaji kesesuaian penerapan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.&#13;
Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan hukum empiris dan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan dokumentasi kasus, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penerapan hukum di lapangan serta kesesuaiannya dengan norma hukum tertulis.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus narkotika di Cikarang Timur diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mekanisme rehabilitasi medis dan sosial. Dari 111 kasus, sebanyak 91 kasus berhasil ditangani melalui jalur ini. Namun, implementasi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pemahaman aparat mengenai keadilan restoratif, minimnya fasilitas rehabilitasi, stigma negatif masyarakat, serta ketiadaan sistem pengawasan pasca-rehabilitasi. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif di Polsek Cikarang Timur pada umumnya sejalan dengan prinsip UU Narkotika dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, khususnya dalam upaya pemulihan pelaku dan penghindaran pemidunaan penjara.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
