PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEBEBASAN BERIBADAH PADA GEREJA SANTA CLARA BEKASI UTARA

Abstract

Pelanggaran kebebasan beribadah sangat bertentangan dengan martabat hak asasi manusia. Sikap intoleransi agama menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran kebebasan beribadah. Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku serta fakta pelanggaran kebebasan beribadah yang terjadi di masyarakat khususnya pada kasus Gereja Santa Clara. Otoritas penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadapi tantangan yang sangat serius dalam menegakan keadilan bagi para korban pelanggaran kebebasan beribadah Gereja Santa Clara. Vonis ringan bagi tersangka pelanggaran kebebasan beribadah dan terancamnya hak kebebasan beribadah umat katolik Gereja Santa Clara oleh karena perilaku anarkis pelaku agama intoleran menunjukkan profesionalisme dan integritas moral aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia belum hadir secara penuh dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi korban pelanggaran kebebasan beribadah. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya evaluasi konstruktif terkait peran dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melindungi kebebasan beribadah umat katolik Gereja Santa Clara. Penelitan skripsi memberikan saran agar Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan penegakan hukum yang lebih represif secara khusus dalam upaya pencegahan potensi anarkisme yang disebabkan oleh oknum agama intoleran yang anti kebebasan beribadah.