ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN PENGGUNAAN METERAI ELEKTRONIK / E-METERAI DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peraturan penggunaan meterai elektronik di indonesia dengan mengetahui kekuatan hukumnya serta upaya apa yang telah diupayakan oleh pemerintah terhadap meterai elektronik sehingga penggunaan meterai elektronik tidak dapat dipakai berulang pada dokumen elektronik lainnya. Pada penelitian ini juga terdapat perbedaan meterai elektronik dengan meterai tempel dan cara pembubuhan meterai elektronik yang sesuai dengan UU Bea Meterai. Metode yang digunakan pada

penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan undang- undang dipergunakan dalam menganalisa penerapan penggunaan Meterai Elektronik yang

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kajian didapatkan hasil bahwa kekuatan hukum Meterai Elektronik aspek legalitasnya telah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Bea Meterai UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga Meterai Elektronik merupakan meterai yang legal secara hukum. Menurut kekuatan hukum berlaku yuridis Metarai elektronik adalah bentuk dari mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya dilihat dari segi kekuatan hukum berlaku sosiologis sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin mengikuti perkembangan teknologi. dan dilihat dari kekuatan hukum berlaku filosofis pada Meterai elektronik paska diberlakukannya Meterai Elektronik kaedah hukumnya dinilai sesuai dengan cita-cita hukum yang positif. Desain pada Meterai Elektronik terlihat sangat dipikirkan sedemikian rupa sebagai bentuk pemerintah dalam upaya untuk mencegah terjadinya penggunaan ganda E-meterai pada dokumen elektronik dan memberi pendelegasian kepada Badan yang ditunjuk sebagai percetakan Meterai Elektronik yaitu Perum Peruri yang tugasnya juga membangun sistem dan pendistribusian Meterai Elektronik.