PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PACARAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstract

Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan pada saaat menjalani hubungan pacaran di Indonesia masih tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Angka laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat dari 10.247 kasus pada 2021. Menjadi 14.414 kasus sepanjang tahun 2022. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan terus meningkatnya tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan saat menjalan hubungan pacaran. Tujuan penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam hubungan pacaran dan relevansi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual dalam hubungan pacaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual pada saat menjalani hubungan pacaran belum lah optimal. Pemidanaan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang mengacu kepada KUHP Secara umum pada kasus kekerasan seksual dalam pacaran, pelaku dapat diancam dengan sanksi hukum dengan pasal-pasal KUHP pasal pencabulan (Pasal 289-296). Dibentuknya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah yang menjadi undang-undang secara lengkap dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual saat menjalani hubungan pacaran.