AUDIT OPERASIONAL PADA PROSES PENGAJUAN CASH ADVANCE BESERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI FUNGSI KONTROL SETIAP PENGELUARAN (STUDI KASUS DI PT MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI)

Abstract

Salah satu unsur penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah adanya pengendalian internal terhadap seluruh operasional perusahaan yang berperan dalam melakukan pemeriksaan internal perusahaan. Pimpinan perusahaan memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi pengendalian internal terhadap aktivitas operasional perusahaan. Audit operasional ini berfungsi untuk menemukan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pengendalian internal sehingga pengendalian tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan manajemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, kepustakaan, observasi, analisa data disertasi dengan wawancara, jenis dan sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data-data dan informasi terkait pengajuan Cash Advance beserta Laporan Pertanggungjawabannya penulis melibatkan beberapa departemen, yaitu project departement, FA Departement dan HRD. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosudur terkait proses pengajuan Cash Advance beserta Laporan Pertanggungjawaban masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh karyawan atau engineer terutama pada pelaporan laporan pertanggungjawaban yang masih banyak sekali mengalami keterlambatan. Kurangnya fungsi kontrol mengenai pengajuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi laporan pertanggungjawaban. Masih banyak sekali transaksi-transaksi yang tidak didukung dengan ¬evidence (bukti) dan memerlukan justifikasi untuk mengklarifikasikan transaksi yang terjadi. Tidak ada evaluasi berkala terkait prosedur Cash Advance dan komponen lainnya. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk PT MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI, antara lain : dapat mengevaluasi secara keseluruhan mengapa banyak sekali karyawan atau engineer yang tidak tertib dalam administrasi perusahaan, memberikan training terkait dengan proses administrasi perusaahaan, memberikan sanksi yang tegas bagi yang tidak mematuhi peraturan perusahaan, semua elemen perusahaan mereka masing-masing agar dapat berkomunikasi dengan baik, memberikan solusi dan kebijakan terkait transaksi-transaksi yang tidak ada kwitansi atau bon.