TINJAUAN YURIDIS MELALUI PENIPUAN LOWONGAN KERJA ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM UU NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN KUHP

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisa unsur-unsur penipuan pada lowongan kerja online menurut KUHPidana dan UU Nomor 11 Tahun 2011dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dalam upaya menegakan hukum dan menanggulangi kejahatan penipuan lowongan kerja online. Jenis metode digunakan normatif menganalisa peraturan terkait penerapan Undang-Undang penipuan lowongan kerja online dan data-data lapangan yang diberikan oleh DPRD Kab.Bekasi. Jenis data digunakan data sekunder yaitu buku, jurnal dan mengadakan wawancara kepada pemilik penyewaan internet untuk membuktikan bahwa penggunaan internet sangat murah dan mudah diakses. Analisis menggunakan metode analisis deskriptif yang akan menggunakan aspek hukum disertai dengan analisa berdasarkan KUHPidana dan UU Nomor 11 Tahun 2008. Hasil penelitian penipuan pada lowongan kerja online menurut KUHPidana dan UU Nomor 11 Tahun 2011 unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, apabila pihak yang menyediakan informasi mengenai lowongan kerja online tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni secara melawan hukum memakai nama palsu pada website, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan pelamar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut secara pidana pihak yang menyediakan informasi lowongan kerja palsu tersebut atas dasar tindak pidana penipuan. Unsur-unsur pada pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2011perbuatan dengan sengaja memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Unsur lain mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut mengakibatkan suatu kerugian konsumen maka dapat dilakukan pemidanaan dalam kasus ini. Hasil penelitian penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dalam upaya menegakan hukum dan menanggulangi kejahatan penipuan lowongan kerja online adalah dalam kasus ini penerapan Undang-Undang untuk pelanggar kasus penipuan lowongan kerja secara online dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 dan Pasal 378 KUHPidana tetapi kasus ini diterapkan lex specialis derogat legi generali artinya UU No 11 Tahun 2008 bersifat khusus yang harus ditinjau terlebih dahulu untuk menjerat tersangka.