EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN PERATURAN KUHP DAN PERMENDIKBUDRISTEK TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI

Abstract

Kekerasan seksual merupakan perilaku pelanggaran hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dijerat hukuman. Kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi merupakan salah satu fakta yang memiliki garis besar, sehingga sangat diperlukan sebuah instrumen hukum yang kuat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menetapkan perempuan sebagai korban kekerasan. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan peraturan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan terkait efektivitas keberlakuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta sebuah fenomena gunung es yang terdapat di Perguruan Tinggi, hal tersebut dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Suatu acuan hukum dapat dikatakan efektif atau tidak, dapat dilihat dari faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung. Keberlakuan Permendikbudristek tidak maksimal apabila masih ada hubungan tidak selaras antara dosen dengan mahasiswa, sebagai bentuk antisipatif untuk menangani kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi, penanganan kekerasan seksual di kampus mewajibkan lembaga untuk membentuk Satgas khusus yang melibatkan perwakilan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi. Hasil kajian adanya kebijakan kampus tentang kekerasan seksual merupakan komitmen bagi lembaga pendidikan guna mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, jika komitmen tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka perjuangan untuk mendapat keadilan dan perlindungan korban menjadi sulit.