ANALISA HUKUM ATAS TINDAKAN PERALIHAN POLIS DARI JIWASRAYA KE IFG LIFE

Abstract

Tindak pidana korupsi yang sempat terjadi di PT. Jiwasraya masih menyisakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat dikatakan tuntas secara hukum, karena masih ada beberapa nasabah dari PT. Jiwasraya yang menuntut haknya untuk dikembalikan secara penuh. Dikarenakan dalam keadaan insolvensi dan adanya keputusan dari pemerintah untuk mengalihkan pertanggungan polis dari PT. Jiwasraya ke IFG Life memicu berbagai pro dan kontra di kalangan para nasabah, sebanyak sekitar 99% telah setuju untuk dialihkan ke IFG Life namun masih ada sekitar 1% nasabah yang menolak untuk dialihkan ke IFG Life karena pengembalian hak para pemegang polis dari nilai polis dikurangi dari nilai polis awal yang telah sebelumnya telah disetujui, sehingga terdapat pertentangan dengan POJK 69/POJK.05/2016. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan tindak pengalihan polis konsumen Jiwasraya ke IFG Life; dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis Jiwasraya yang menolak peralihan polis ke IFG Life. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum viiiormative. Kemudian penelitian ini menghasilkan bahwa pertama, keabsahan peralihan pertanggungan polis dari Jiwasraya ke IFG Life secara substansi terdapat ketidaksesuaian hukum, yaitu dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 POJK 69/POJK.05/2016. Kedua, perlindungan hukum yang diberikan secara preventif, sesuai POJK 69/POJK.05/2016 mengatur prosedur terkait dengan penolakan peralihan polis harus dikembalikan haknya secara penuh dan utuh, tanpa ada pengurangan. Perlindungan hukum secara represif adalah dengan melakukan gugatan perdata dan/atau permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga.