Abstract:
Indonesia merupakan negera berkembang yang terus melakukan pembangunan secara berkala terutama dibidang infrastruktur dan property, seperti rumah susun, apartemen, dan lain-lain Pembangunan tersebut merupakan solusi bagi tingginya jumlah penduduk Indonesia Perusahaan berlomba-lomba untuk bersaing melakukan pembangunan rumah susun serta apartemen yang di minati masyarakat, namun masalah pasti akan terjadi ketika pihak Perusahaan tidak dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat Seperti halnya yang terjadi pada PT. PRIMA KENCANA yang tidak sanggup menyelesaikan pembangunan Apartemen Berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pdt Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt Pst tertanggal 21-09-2020 dinyatakan pailt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelindungan hukum terhadap konsumen dan analisa hukum atas putusan kepailitan ditinjau dari aspek keadilan
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab au hukum yang dihadapi Dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Prima Kencana dalam mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah memenuhi syarat ketentuan pasal 222 ayat (3) UUKPKPU dan pihak debitor dalam hal ini telah diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara 45 han, perpanjangan atau tidak PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari gura tercapai perdamaian namun setelah diadakan rapat pemungutan suara rencana perdamaian para mayoritas tidak menyepakati untuk berdamai sehingga majelis hakim harus memutuskan PKPU berakhir dan debitor dinyatakan pailit sesuai ketentuan pasal 281 ayat (1) UUKPKPU
Kesimpulannya, penulis berpendapat bahwa pembeli apartemen masuk sebagai kreditor konkuren, bentuk perlindungan hukan untuk pembeli apartemen adalah dengan mengajukan tagihan sebagai kreditor konkuren kepada kurator. Dengan demikian, konsumen akan menerima pelunasan secara pari paro prorama parte seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1132 KHUPerdata dan penulis menganalisa bahwa putusan Pailit PT. Prima Kencana oleh hakim sudah memenuhi unsur-unsur teori keadilan distributif yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang memlai dari proposionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan dan kecakapan
