Abstract:
Asas pemisahan horizontal memungkinkan dalam satu bidang tanah yang sama terdapat beberapa hak kepemilikan atas tanah secara bersamaan. PT. Duta Paramindo Sejahtera yang merupakan pengembang dari Apartemen Green Pramuka City membangun rumah susun di atas bidang tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik PT Angkasa Pura I (Persero) yang terletak di jalan Jendral A. Yani Kavling 49, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Proses jual beli kepada pelanggan dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dibawah tangan dan sampai dengan penulisan ini pelanggan belum memperoleh sertipikat sebagai bukti sah kepemilikan atas bangunan tersebut. Penulis tertarik melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan perlindungan konsumen atas proses pembelian rumah susun yang dilakukan oleh perusahaan pengembang atau perusahaan pembangunan dan pemukiman kepada konsumennya yang menggunakan PPJB dibawah tangan dan perlindungan konsumen terkait dengan pembangunan satuan rumah susun yang dibangun diatas Hak Pengelolaan,. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif-empiris, sepesifikasi penulisan adalah deskriptif, data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari ketentuan aturan perundangan-undangan dan didukung dengan data sekunder berupa literatur-literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penulisan ini.
PPJB yang dibuat antara developer dengan pembeli dilakukan dibawah tangan, kurang memberikan perlindungan kepada konsumen, selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen ini adalah kurangnya kesadaran hukum dari konsumen. Konsumen dalam membeli apartemen tidak mengetahui adanya perjanjian pengelolaan tanah hak pengelolaan yang dibangun satuan rumah susun antara pemilik hak atas hak pengelolaan dengan Developer sehingga konsumen kurang memahami resiko atas pembelian satuan rumah susun tersebut.Tanah Hak Pengelolaan hanya dapat dibangun rumah susun apabila tanah tersebut dilekati dengan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP), akan tetapi kelemahan dari HGB dan HP adalah bahwa kedua hak tersebut memiliki jangka waktu yang apabila tidak diperpanjang atau diperbaruhi menyebabkan status haknya kembali kepada pemilik awal yaitu pemegang Hak Pengelolaan. Apabila hak atas tanah tersebut kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan, maka Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun hapus demi hukum.
