ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RERTIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI DIKAITKAN DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG KOTA BEKASI

Abstract

Pertambahan penduduk di kota terjadi karena pertumbuhan penduduk yang alami dan penduduk yang ber migrasi. Tempat Pembuangan Terpadu Bantar Gebang yang terletak di Kota Bekasi telah memberikan kesempatan kerja bagi pendatang. Sehingga Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji tentang kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan model penataan ruang permukiman kumuh Bantar Gebang dan menyandarkan pada penulusuran dokumen-dokumen hukum (doktrinal). Dokumen hukum tersebut dapat berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selain itu perhatian dalam penelitian ini lebih spesifik digunakan pendekatan kualitatif dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permukiman kumuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Tata Ruang Kota Bekasi dalam penegakan hukum belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpang tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota. Permasalahan terkait penataan tata ruang Izin Mendirikan Bangunan yang di harapkan mampu menjawab setiap permasalahan terkait Tata Ruang di Kota Bekasi serta permasalahan serupa terkait IMB di daerah TPST Bantar Gebang harus mendapatkan solusi yang tepat dan komprehensif.