INDONESIA’S UTILIZATION OF MARITIME DIPLOMACY IN ADDRESSING ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING IN THE NORTH NATUNA SEA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE UNDER PRESIDENT JOKO WIDODO (2014-2019)

Abstract

Laut Natuna Utara, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017, merupakan area yang marak dengan penangkapan ikan illegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing). Usulan “Poros Maritim Global” yang diusung Presiden Joko bertujuan untuk pemanfaatan diplomasi maritim untuk menyelesaikan seluruh sumber konflik di wilayah maritim Indonesia, dan IUU fishing secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu konflik tersebut. Tesis ini kemudian berupaya mempelajari implementasi diplomasi maritim untuk mengatasi isu IUU fishing pada periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka teoritis Diplomasi Maritim oleh Christian Le Mière. Studi ini berpendapat bahwa implementasi diplomasi maritim di Indonesia secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam tiga aktor utama: militer (Tentara Nasional Indonesia), pasukan kepolisian (Polisi Perairan Indonesia dan Pengawas Perikanan), dan sipil (nelayan lokal Indonesia). Masing-masing aktor berkontribusi dalam pelaksanaan diplomasi maritim di Laut Natuna Utara. Diplomasi maritim koersif dilakukan oleh pihak militer dan kepolisian, dengan menangkap kapal-kapal ikan ilegal yang beroperasi di Laut Natuna Utara dan menenggelamkan kapal-kapal ilegal setelah melalui proses hukum. Diplomasi maritim persuasif dilakukan oleh ketiga aktor tersebut, sebagian besar melibatkan operasi, patroli, dan pelatihan militer di Laut Natuna Utara.